Kebijakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah Tajikistan terkait larangan pemakaian hijab telah memicu perdebatan luas. Tajikistan Melarang Hijab secara resmi, sebuah langkah yang dianggap kontroversial di negara mayoritas Muslim. Kebijakan ini menarik perhatian dunia internasional dan menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan beragama dan identitas budaya di Asia Tengah.
Langkah Tajikistan Melarang Hijab ini bukan hal baru. Pemerintah Tajikistan telah lama menerapkan kebijakan yang dianggap membatasi ekspresi keagamaan, terutama yang berkaitan dengan Islam. Larangan ini adalah bagian dari serangkaian upaya pemerintah untuk mengendalikan praktik keagamaan dan mempromosikan sekularisme yang kuat.
Argumen utama pemerintah di balik kebijakan Tajikistan Melarang Hijab adalah untuk melawan ekstremisme dan fundamentalisme agama. Mereka berpendapat bahwa beberapa bentuk pakaian keagamaan, termasuk hijab, dapat menjadi simbol ideologi radikal yang mengancam stabilitas dan keamanan nasional.
Selain itu, pemerintah Tajikistan juga beralasan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan identitas nasional dan budaya Tajikistan yang dianggap berbeda dari praktik keagamaan yang lebih konservatif. Mereka ingin mempromosikan nilai-nilai sekuler dan “pakaian nasional” tradisional.
Bagi banyak Muslim di Tajikistan, kebijakan Tajikistan Melarang Hijab ini adalah pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Hijab dipandang sebagai kewajiban agama dan bagian integral dari identitas mereka sebagai Muslimah. Larangan ini memaksa mereka memilih antara keyakinan dan kepatuhan hukum negara.
Kelompok hak asasi manusia dan organisasi internasional telah mengkritik keras kebijakan ini. Mereka menyatakan bahwa larangan semacam itu tidak proporsional dan justru dapat memicu ketegangan sosial alih-alih meredakannya. Pembatasan kebebasan beragama seringkali justru kontraproduktif.
Meskipun Tajikistan adalah negara mayoritas Muslim, sejarahnya di bawah pengaruh Uni Soviet telah membentuk karakter sekuler yang kuat dalam pemerintahannya. Kebijakan ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menjaga jarak dari apa yang mereka anggap sebagai pengaruh agama yang berlebihan.
Perdebatan mengenai Tajikistan Melarang Hijab juga mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara sekularisme negara dan ekspresi keagamaan di banyak negara bekas Uni Soviet. Pemerintah berjuang untuk menyeimbangkan stabilitas politik dengan hak-hak individu warganya.