Akses terhadap Studi Lanjut merupakan investasi krusial bagi kemajuan individu dan bangsa. Namun, tingginya biaya seringkali menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan tinggi seharusnya menjadi tanggung jawab kolektif yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak: pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan bahkan mahasiswa itu sendiri. Menelaah peran masing-masing pihak menjadi kunci untuk menciptakan sistem pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Pemerintah memegang peran fundamental dalam menyediakan alokasi anggaran yang memadai. Pada tahun anggaran 2025, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan Rp 22 triliun khusus untuk program beasiswa dan bantuan biaya pendidikan tinggi. Program Beasiswa Unggulan Merdeka yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek pada 1 April 2025, misalnya, menargetkan 150.000 mahasiswa berprestasi dari berbagai latar belakang, termasuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Data dari laporan Puslapdik per Juni 2025 menunjukkan bahwa peningkatan anggaran ini telah berkontribusi pada kenaikan 5% angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.
Sektor swasta juga memiliki peran strategis dalam mendukung Studi Lanjut. Banyak perusahaan kini menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) mereka untuk beasiswa atau program ikatan dinas. Konsorsium Perusahaan Teknologi Nasional, pada 10 Mei 2025, berkomitmen untuk memberikan beasiswa penuh kepada 1.000 mahasiswa jurusan teknik dan sains setiap tahunnya, sebagai bagian dari investasi pada talenta masa depan. Selain itu, peluang kerja paruh waktu yang fleksibel bagi mahasiswa juga terus didorong, agar mereka dapat membantu membiayai studi tanpa mengorbankan waktu belajar.
Masyarakat, melalui yayasan filantropi, organisasi nirlaba, dan alumni, juga berkontribusi besar. Gerakan “Satu Hati untuk Pendidikan” yang diluncurkan oleh Ikatan Alumni Universitas Nasional pada 20 Februari 2025, berhasil mengumpulkan dana abadi sebesar Rp 10 miliar dalam setahun untuk membantu mahasiswa kurang mampu. Ini adalah bukti nyata bahwa Studi Lanjut adalah tanggung jawab bersama.
Peran dari aparat keamanan, seperti Bhabinkamtibmas dan Babinsa, juga tidak dapat diabaikan. Pada 15 Juli 2025, mereka akan serentak menggelar sosialisasi di tingkat desa mengenai berbagai jalur beasiswa dan bantuan pendidikan yang tersedia, memastikan informasi ini sampai ke pelosok dan mencegah adanya penipuan terkait pembiayaan studi.
Dengan sinergi dari semua pihak—pemerintah sebagai fasilitator, sektor swasta sebagai investor, masyarakat sebagai pendukung, dan aparat sebagai pelindung—pembiayaan untuk Studi Lanjut dapat menjadi lebih merata. Ini adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk mengakses pendidikan tinggi, demi masa depan Indonesia yang lebih cerah.